n Kebijakan dan Peraturan Perundangan
- Belum ada satupun kebijakan terkait sumberdaya air yang didasarkan atas pemahaman air sebagai hak asasi manusia
- UU No.7 tahun 2004, hanya mengatur hak masyarakat untuk berpartisipasi dan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam pengelolaan sumberdaya air
n Kelangkaan Air
- Indonesia termasuk negara yang kaya akan sumberdaya air, tetapi ketersediaannya tidak merata
- Pemerintah Indonesia sendiri sudah meratifikasi ke-3 kovenan tersebut. Untuk kovenan hak ekonomi, sosial dan budaya, Indonesia meratifikasinya melalui UU No. 11 tahun 2005 – sampai saat ini Indonesia belum memberikan laporan awal tentang hak ekonomi sosial dan budaya
- Pasal 5 UU No. 7 tahun 2004 menyatakan bahwa “Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif”
- Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi, memenuhi dan menghormati hak atas air masyarakat
1. DAS Rawadanauà wilayah Kab Serang & Kab Pandeglang;
Cekungan Air Bawah Tanah (CABT)
1. CABT Labuan
2. CABT Rawadano
3. CABT Malingping dan sekitarnya
4. CABT Serang – Tangerang
5. CABT Tanggerang-Jakarta.
DAS Rawadanau, meliputi sebagian besar wilayah Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang
q Kerusakan dan pencemaran Air/DAS
q Konflik Sumber daya Alam à Air di Padarincang, masyarakat-Danone
DAS Cidano/Rawadano
} Gambaran Umum
Cagar Alam Rawadano terletak diantara Kecamatan Padarincang, Gunungsari, dan Mancak di kabupaten Serang. Rawadano kaya akan ekosistem seperti binatang reptil, ular, buaya dan 250 jenis burung yang bermukim diluas areal 2.500 ha yang merupakan rawa dan danau. Rawadano memiliki potensi pariwisata yang cukup menjanjikan juga memiliki kandungan potensi industri karbon.
Prolematika Cidano
} Debit air DAS cidano dan Rawadano mulai berkurang, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:
1. Rusaknya sumber tangkap air di dibagian hulu sungaià seperti Gunung Akar Sari yang menjadi sumber air Rawa Danau dan bahan baku DAS Cidanau. Diperparah Alih fungsi hutan lindung menjadi hutan Produksi, ampai tahun tahun 2004, hutan lindung berkurang + 17.221,90 ha.
2. Manajemen situ kurang baikà Luasan situ menyempit dan fungsi situ sebagai penyimpan air dimusim hujan dan cadangan air dimusim kemarau tidak berfungsi, ada situ yang seolah-olah tidak bertuan dan dibiarkan.
3. Pengambilan air yang berlebih yang tidak sesuai dengan kajian teknis atau pembuatan sumur-sumur bor tanpa melalui prosedur yang berlaku (liar).
Air untuk Siapa?
1. Pemanfaat SD Air Rawadano yang utama adalah PT Krakatau Tirta Industri untuk memenuhi kebutuhan industri yang bernaung dibawah PT Kratau Steel-PDAM.
2. Pemanfaat lain adalah Danone à mengeksploitasi secara besar-besaran di sekitar kawasan itu, yang bersumber dari Cekungan Air Bawah Tanah (CABT) Rawadano.
Implikasi
1. Penyusutan air DAS Cidano, irigasi dan juga sumur-sumur penduduk terutama Padarincang.
2. Konflik Sumber daya Air berkepanjangan antara masyarakat-pihak swasta dan Pihak masyarakat dan pemerintah
Hak atas Air
1. Merupakan hak asasi manusia yang fundamentalà pasal 14 The Convention on the Elimination all of Forms Discrimination Against Women-CEDAW 1979, pasal 24 The Convention on The Right of The Child-CRC 1989 dan Pada tahun 2002, Komite Hak Ekonomi Sosial dan Budaya PBB dalam komentar umum No.15 memberikan penafsiran yang lebih tegas terhadap pasal 11 dan 12 Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dimana hak atas air tidak bisa dipisahkan dari hak-hak asasi manusia lainnya.
2. Air sebagai essential services, yaitu merupakan pusat dari kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakatà pasal 5 UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, Implementasi secara tekhnis dijabarkan dalam PP 16 tahun 2000 bahwa kebutuhan air harus dipenuhi oleh pemerintah.
Kesimpulan Umum
1. Sangat besar Potensi Sumber Daya Alam dan letak strategis Banten dalam ekologi pembangunan
2. Sangat besar pula perilaku eksploitasi terhadap alam di Bantenà sehingga SDA menjadi Kritis. Keberadaan kawasan industri dan pemukiman yang terkonsentrasi di bagian utara menyebabkan degradasi kualitas lingkungan.
3. Dampaknya berbagai kawasan mengalami krisis air, pencemaran sangat tinggi, produksi ekonomi rakyat menurun, seperti sector pertanian, pertambakan dan sector kelautan, banyak mengalami penurunan. Lebih jauh hak azasi rakyat sering terabaikan bahkan terlanggar.
4. Konflik antara masyarakat dengan pihak swasta, dibeberapa kawasan, nyata terlihat, dan pada gilirannya juga konflik melebar menjadi konflik masyarakat dengan pemerintah.

